BANDAR LAMPUNG (manakalanews.com) – Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) diperkirakan mencapai 2,4 juta orang. Namun, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat okupansi hotel justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada periode Nataru tahun ini, tingkat hunian hotel tercatat 81 persen dari total 4.256 kamar. Angka tersebut turun 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menilai terdapat ketidaksinkronan data antara Dinas Pariwisata dan PHRI. Ia menyebut kondisi ini berpotensi menjadi persoalan serius dalam tata kelola data pariwisata yang berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara data, kunjungan wisatawan disebut naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, menurut data PHRI okupansi hotel tidak meningkat, pajak hotel juga tidak naik. Ini kan janggal,” kata Ahmad Basuki, Selasa (12/1/2026).
Menurutnya, jika benar terjadi lonjakan wisatawan dalam jumlah besar, seharusnya dampaknya terasa langsung pada sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah.
“Kalau wisatawan naik, logikanya hotel penuh, pajak naik. Ini tidak terjadi. Maka wajar kalau muncul dugaan adanya permainan data atau setidaknya ketidakakuratan data,” ujar politisi PKB tersebut.
Diketahui, PHRI menyebut tidak ada kenaikan okupansi selama periode Nataru. Sementara klaim kenaikan kunjungan wisatawan berasal dari Dinas Pariwisata.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman. Ahmad Basuki menyatakan pihaknya berencana memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI untuk duduk bersama, membuka data secara transparan, serta menjelaskan perbedaan angka yang muncul.
“Kita mau dalami. Kita panggil OPD terkait dan PHRI. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memastikan datanya benar. Karena ini menyangkut PAD,” tegasnya.
Basuki juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam membangun daerah. Ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD merupakan tanggung jawab bersama.
“Kita lagi rame-rame gotong royong meningkatkan PAD. Semua OPD kita dorong memantau potensi pendapatan di sektor masing-masing. Tapi pengusaha juga harus merah putih, sama-sama punya tanggung jawab membangun daerah,” pungkasnya.
Komisi II DPRD Lampung meminta transparansi penuh dari seluruh pihak agar data pariwisata benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan tidak merugikan daerah.
