Bandar Lampung, MANAKALANEWS.COM – Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) menggelar Simulasi Praktik Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik, Selasa (9/6/2026), di Gedung C FISIP Unila.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kompetensi mahasiswa dalam memahami tata kelola pelayanan publik yang baik, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama FISIP Unila, Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., Kepala Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP., serta narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Ahmad Saleh David Faranto, S.H., M.H. dan Dodik H., S.H., M.H.. Kegiatan juga diikuti mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila.
Dalam sambutannya, Prof. Noverman Duadji menegaskan bahwa pemahaman mengenai maladministrasi merupakan bekal penting bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang kelak akan terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi juga oleh integritas serta pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang nantinya akan terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penting untuk memahami berbagai bentuk maladministrasi agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan simulasi praktik penilaian maladministrasi oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung. Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai bentuk maladministrasi yang kerap terjadi dalam pelayanan publik, mulai dari penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, diskriminasi pelayanan, hingga penyimpangan prosedur.
Narasumber juga menjelaskan pentingnya peran pengawasan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta fungsi Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi.
Selain itu, disampaikan bahwa meskipun saat ini berbagai kanal pengaduan telah tersedia secara digital dan mudah diakses, masih banyak masyarakat yang belum berani atau belum memahami mekanisme penyampaian laporan terhadap pelayanan publik yang dinilai tidak sesuai standar.
Karena itu, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen edukasi di tengah masyarakat dengan membantu meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak warga negara dalam memperoleh pelayanan yang baik serta pentingnya pengawasan partisipatif terhadap kinerja pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, FISIP Unila tidak hanya membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis mengenai administrasi publik, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam mengidentifikasi dan menilai berbagai bentuk maladministrasi yang dapat terjadi di lapangan.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen FISIP Unila dalam mencetak lulusan yang memiliki kompetensi akademik, integritas, serta kepedulian terhadap terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
